Buku ini adalah hasil dari kegelisahan akademis sekaligus pertanyaan-pertanyaan moral tentang diskriminasi yang terjadi di sebuah masyarakat plural seperti Indonesia.

Kita kerap mengklaim diri plural. Tapi pluralisme itu sebenarnya adalah proses yang masih belum selesai. Diskriminasi terhadap minoritas masih muncul dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis beragama punya banyak wajah. Pelakunya bisa negara dan pemerintah, tapi bisa pula tokoh agama, komunitas, bahkan warga. Di atas kertas kita plural, tetapi dalam praktik ada warga kelas atas dan bawah. Perbedaan diakui, namun pengambilan keputusan memihak pada yang lebih kuat, yakni kelompok mayoritas.

Dengan membedah kasus Sunda Wiwitan di Kuningan dan Syiah di Sampang, buku ini menelusuri bagaimana hak kewargaan bisa ditukar dengan penerimaan sosial, dan bagaimana rekognisi substantif kerap tertahan oleh prosedur birokrasi yang berkelindan dengan kepentingan mayoritas.

Buku ini adalah upaya untuk mendorong ruang sipil yang adil, di mana perbedaan diakui, hak dijamin, dan warga tidak lagi bergantung pada belas kasih, melainkan pada sistem dan mekanisme ketatanegaraan yang membawa keadilan.